Meski demikian, Supratman menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah dan partai politik tengah mengkaji opsi terbaik untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang lebih efektif dan efisien.
“Belum ada keputusan apa pun. Kita tunggu hasil kajian dari semua pihak, baik pemerintah maupun partai politik, sehingga dapat dicapai kesepakatan dalam pembahasan undang-undang terkait pemilu,” tambahnya.
Prabowo: Sistem Pilkada Perlu Perubahan
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya tentang perlunya reformasi sistem politik di Indonesia. Ia menilai, sistem pilkada langsung saat ini terlalu berbiaya tinggi dan tidak efisien dibandingkan negara-negara tetangga.
“Malaysia, Singapura, India, cukup dengan memilih anggota DPRD, lalu DPRD yang memilih gubernur dan bupati. Efisien, tidak boros biaya seperti kita,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (12/12) malam.
Prabowo mengajak semua pihak untuk memperbaiki sistem demokrasi Indonesia, demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien.
Pro dan Kontra
Usulan ini memicu beragam reaksi. Sebagian pihak menyambut baik ide untuk menekan biaya politik, sementara yang lain khawatir wacana ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan membuka celah bagi praktik politik transaksional di DPRD.
