“Setiap tahun kita berganti desa karena keterbatasan SDM, namun tujuannya konsisten: memperkuat pengelolaan data sektoral agar ada dasar hukum yang kuat dalam pengambilan keputusan,” jelas Wahyu.
Wahyu juga memberikan catatan penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Natuna. Ia mendesak adanya partisipasi aktif dari setiap dinas agar pembinaan statistik sektoral tidak berjalan di tempat.
Sinergi antar-OPD dinilai menjadi kunci agar data yang dihasilkan selaras dengan target pembangunan nasional. Tanpa dukungan penuh dari birokrasi di bawahnya, MoU ini dikhawatirkan hanya akan menjadi dokumen formalitas di atas meja kerja.
