WTP dan Dana Insentif Daerah: Ada Tarik Menarik?
Yang perlu dicermati, opini WTP bukan sekadar simbol prestise, tapi juga menjadi salah satu syarat utama dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID) oleh pemerintah pusat. Selain WTP, kriteria lain dalam pemberian DID adalah:
- Penetapan Perda APBD tepat waktu
- Pengadaan barang/jasa secara elektronik
- Aplikasi penganggaran berbasis elektronik
- Ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
Dengan kata lain, WTP punya nilai ekonomis langsung bagi daerah. Inilah yang membuat publik semakin khawatir: apakah opini ini murni hasil evaluasi objektif, atau ada tekanan agar tetap mempertahankan citra demi aliran insentif pusat?
WTP Bukan Jaminan Bersih
Opini WTP selama ini sering dipromosikan sebagai simbol keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah. Tak jarang, pejabat daerah menggunakannya untuk membangun citra baik, bahkan sebagai alat kampanye politik. Namun, penting dipahami publik bahwa WTP bukan sertifikat anti-korupsi.
“Jangan langsung percaya bahwa WTP artinya tidak ada penyimpangan. Itu keliru. Bisa saja laporan disusun rapi, tapi praktiknya bolong-bolong,” ujar salah satu akademisi bidang kebijakan publik di Kepri.
Warga Perlu Waspada dan Kritis
Masyarakat Natuna, sebagai pemilik sah anggaran publik, berhak tahu bagaimana uang negara digunakan. Ketika ada dugaan penyimpangan, apalagi nilainya miliaran rupiah, warga seharusnya tidak diam. Opini WTP tak boleh jadi tameng untuk menghindari kritik.
