Ia juga menyoroti regulasi yang menurutnya tidak berpihak kepada daerah kepulauan. Aturan mengenai batas wilayah laut seperti 4 mil dan 12 mil dinilai menyulitkan daerah untuk mengelola potensi sumber daya laut mereka sendiri.
“Kalau pusat tidak mampu sendiri, kenapa tidak libatkan swasta? Kirimkan kapal-kapal besi agar nelayan kami bisa masuk ke laut lepas. Jangan hanya kapal dari luar yang diberi izin, sementara nelayan lokal tak punya alat tangkap memadai,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan menjaga kedaulatan tidak hanya diukur dari aspek pertahanan militer, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, ia meminta agar ada intervensi nyata dari pemerintah pusat untuk mendukung kemandirian dan perlindungan masyarakat Natuna.
“Pertahanan tidak cukup dengan pasukan. Kalau masyarakatnya lapar, bagaimana bisa menjaga kedaulatan? Kita butuh perlindungan dan perhatian nyata,” katanya.
Di akhir sambutannya, Cen menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah pusat melalui berbagai kunjungan ke Natuna. Namun ia menekankan bahwa yang paling penting adalah tindakan nyata.
“Semoga rakor ini membawa dampak yang nyata bagi perbaikan kondisi kami di perbatasan,” pungkasnya.
