Gudangberita.co.id, Batam – Aset pemerintah yang luput dari pencatatan, terbengkalai, atau tidak jelas pemanfaatannya kerap berubah menjadi “harta karun” tak bertuan yang rawan bermasalah di kemudian hari.
Untuk menutup celah tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi mengunci aturan main baru dengan merampungkan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Batam, Kamis (19/11/2026).
Rapat finalisasi dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Dandis Rajagukguk ST, didampingi Wakil Ketua Pansus, Drs H Surya Makmur Nasution MHum, serta dihadiri jajaran anggota Pansus dan Tim Hukum Pemko Batam. Dengan rampungnya tahap ini, regulasi pengawal kekayaan daerah tersebut segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dandis menegaskan bahwa seluruh draf dan substansi Ranperda telah digodok secara mendalam sesuai mekanisme legislasi yang berlaku sebelum akhirnya difinalisasi.
“Draf dan substansi Ranperda ini sudah melalui tahapan pembahasan yang komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku sehingga hari ini dapat kita finalisasikan. Mudah-mudahan dengan finalisasi ini bisa kita laporkan dalam rapat paripurna sehingga bisa disahkan menjadi Perda dalam waktu dekat,” ungkap Dandis.














