Sinkronisasi ke Pemprov Kepri hingga Kanwil Kemenkum
Agar aturan main aset ini tidak bertabrakan dengan regulasi yang lebih tinggi maupun memicu multi-tafsir saat diterapkan, Pansus terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi lintas instansi. Pembahasan melibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum).
“Selain menerima masukan dari berbagai pihak, kita juga sudah melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait,” tambah Dandis.
Kawal Siklus Aset dari Perencanaan sampai Pengamanan
Lebih jauh, Dandis menekankan bahwa regulasi mengenai pengelolaan barang milik daerah Batam ini merupakan instrumen vital untuk menopang jalannya pemerintahan dan pembangunan kota. Payung hukum ini dirancang agar tata kelola aset daerah berjalan lebih tertib, transparan, akuntabel, dan optimal.
Melalui aturan yang tegas, Pemko Batam memiliki koridor hukum yang jelas untuk mengawal setiap siklus hidup aset—mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengamanan dan pengawasan—sehingga tidak ada lagi aset daerah yang terabaikan.
Usai tahapan finalisasi ini selesai, Pansus DPRD Kota Batam akan segera menyampaikan laporan hasil pembahasan ke meja pimpinan dewan untuk diagendakan dalam rapat paripurna penetapan Perda.














