harris
DPRD Batam

Biar Aset Pemko Tak Jadi “Harta Karun” Tak Bertuan, DPRD Batam Kunci Aturan Main Baru

12
×

Biar Aset Pemko Tak Jadi “Harta Karun” Tak Bertuan, DPRD Batam Kunci Aturan Main Baru

Share this article
Ketua Pansus DPRD Kota Batam Dandis Rajagukguk memimpin rapat finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Batam bersama Tim Hukum Pemko Batam.
Ketua Pansus DPRD Kota Batam Dandis Rajagukguk memimpin rapat finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Batam bersama Tim Hukum Pemko Batam.
banner 468x60

Sinkronisasi ke Pemprov Kepri hingga Kanwil Kemenkum

Agar aturan main aset ini tidak bertabrakan dengan regulasi yang lebih tinggi maupun memicu multi-tafsir saat diterapkan, Pansus terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi lintas instansi. Pembahasan melibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum).

“Selain menerima masukan dari berbagai pihak, kita juga sudah melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait,” tambah Dandis.

BACA JUGA:  Tertib Bukan Berarti Tegang, Perda Baru Batam Cari Titik Temu antara Aturan dan Akal Sehat

Kawal Siklus Aset dari Perencanaan sampai Pengamanan

Lebih jauh, Dandis menekankan bahwa regulasi mengenai pengelolaan barang milik daerah Batam ini merupakan instrumen vital untuk menopang jalannya pemerintahan dan pembangunan kota. Payung hukum ini dirancang agar tata kelola aset daerah berjalan lebih tertib, transparan, akuntabel, dan optimal.

Melalui aturan yang tegas, Pemko Batam memiliki koridor hukum yang jelas untuk mengawal setiap siklus hidup aset—mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengamanan dan pengawasan—sehingga tidak ada lagi aset daerah yang terabaikan.

BACA JUGA:  Terima Kunjungan Mahasiswa Hukum UNIBA, Ketua DPRD Batam Paparkan Tiga Fungsi Utama Legislatif

Usai tahapan finalisasi ini selesai, Pansus DPRD Kota Batam akan segera menyampaikan laporan hasil pembahasan ke meja pimpinan dewan untuk diagendakan dalam rapat paripurna penetapan Perda.