Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Natuna, Nasria, menjelaskan bahwa pembayaran sewa asrama tahun ini merupakan yang terakhir, sementara kontrak yang masih berjalan tetap dilunasi hingga berakhir pada 2027 mendatang sesuai perjanjian.
Penghentian hanya menyasar enam asrama berstatus sewa di Malang, Pontianak, Batam, dan Pekanbaru, sedangkan sembilan asrama permanen yang telah berstatus aset daerah di Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Pontianak, Tanjungpinang, dan Pekanbaru tetap beroperasi normal.
Di titik inilah kerentanan mahasiswa di Malang terlihat nyata. Berbeda dengan Pontianak dan Pekanbaru yang masih memiliki gedung asrama aset permanen milik pemerintah daerah, Kota Malang, bersama Kota Batam sama sekali tidak memiliki satu pun aset gedung asrama milik Pemkab Natuna.
Berdasarkan data lampiran dokumen asrama Pemkab Natuna, tercatat ada 19 mahasiswa di Malang yang bergantung pada dua rumah sewaan pemerintah daerah, yakni 9 mahasiswa di Asrama Putra Jalan Bareng Kulon (5 kamar) dan 10 mahasiswi di Asrama Putri Jalan Klampok Kasri (8 kamar).
Tanpa adanya gedung aset pengganti, seluruh penghuni asrama di Malang dipastikan kehilangan atap teduh dari pemerintah daerah begitu masa kontrak berakhir pada 2027.














