“Kami ingin memastikan semua anak di Natuna tetap mendapat hak bersekolah,” tegas Hendra.
Tak hanya itu, masa libur sekolah juga diperpanjang, guna memberi waktu bagi proses klarifikasi dan penyelesaian masalah administrasi.
Hendra juga menjelaskan bahwa jumlah lulusan SD di Bunguran Timur mencapai 481 siswa, sementara kapasitas gabungan dari SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, dan MTs sebenarnya cukup menampung.
Namun, tingginya minat masuk ke SMPN 1 Bunguran Timur membuat sekolah tersebut kewalahan. Menurut Kepala Sekolah, Zurna, kapasitas sekolah hanya 223 siswa, dengan keterbatasan 25 ruang belajar aktif.
Pemerintah Natuna menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan satu pun anak tertinggal pendidikan, dan telah menjadwalkan rapat koordinasi bersama DPRD Natuna pekan depan.
Rapat tersebut akan membahas solusi jangka pendek (penyelesaian PPDB 2025/2026) sekaligus langkah strategis jangka panjang, seperti evaluasi sistem zonasi, peningkatan kapasitas sekolah, dan penguatan digitalisasi pendidikan yang ramah pengguna.
