“Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” tegas Prasetyo.
Tekanan Parlemen Menguat, DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat
Niat mundur putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini disinyalir tak lepas dari eskalasi tekanan politik di Senayan. Saat ini, sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Langkah agresif parlemen ini merupakan tindak lanjut dari polemik dokumen pendidikan Gibran yang belakangan diputus oleh dua lembaga peradilan tertinggi. Dalam putusannya, Mahkamah Agung (MA) menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Vonis MA ini sejalan dan memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran dari institusi pendidikan di Singapura maupun Australia. Mengacu pada UU MD3, Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyelidiki dugaan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat konstitusional.
Di tengah badai politik dan hukum yang menerpanya, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah angkat bicara merespons vonis MK. Ia bersikukuh bahwa tudingan dirinya tidak memiliki ijazah setara SMA tidak logis.
