Jika dibiarkan terlalu luas menyentuh pidana perpajakan hingga kehutanan, RUU ini justru berisiko tinggi disalahgunakan.
“Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa ke mana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” ungkap Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan.
Duit Korban Investasi Bodong Akan Dikembalikan
Kabar paling melegakan dari draf terbaru ini adalah nasib para korban. Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset kini lebih berpihak pada pemulihan hak masyarakat.
Nantinya, harta yang berhasil disita dari penjahat (terutama kasus penipuan atau investasi bodong) tidak harus disetor masuk ke kas negara. Aset tersebut dapat dikembalikan langsung kepada masyarakat yang menjadi korban. Skema ini menjawab tangisan para korban investasi bodong yang selama ini gigit jari karena uang mereka kerap disita untuk negara.
Dengan kerangka aturan yang makin mengerucut ini, RUU Perampasan Aset tak hanya menjadi teror nyata bagi para koruptor dan sindikat penipu, tapi juga menjadi secercah harapan bagi para korban untuk mendapatkan kembali haknya.
